Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Aceh terus memperbarui data kebutuhan hunian sementara (Huntara) bagi penyintas bencana. Prinsip "No One Left Behind" menjadi landasan utama dalam proses pemulihan ini, memastikan tidak ada warga yang tertinggal.

Kepala Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa perubahan data di lapangan merupakan upaya untuk mengejar akurasi. Proses sinkronisasi data dilakukan secara berkelanjutan dengan sistem pendataan fleksibel dan tidak kaku.

Prinsip "No One Left Behind"

• Proses sinkronisasi data dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan akurasi.
• Kembalinya warga ke desa asal menjadi salah satu pemicu perubahan data.
• Sistem pendataan fleksibel diterapkan untuk menghindari birokrasi yang menghambat aksi nyata.

Pilihan Bantuan untuk Warga

• Warga diberikan pilihan antara pembangunan fisik Huntara atau Dana Tunggu Hunian (DTH).
• Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca bencana di Aceh.

Transparansi dan Keadilan

• Pintu pendataan tetap dibuka selama masih ada warga yang membutuhkan bantuan.
• Pembangunan Huntara dilakukan secara bertahap seiring dengan data yang telah tervalidasi.