Belasan tahun berlalu, sertifikat kepemilikan rumah bantuan untuk kaum duafa di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) masih belum tuntas. Masalah ini terungkap dalam laporan hasil reses pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya, yang menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan program bantuan secara utuh.

Anggota DPRK Abdya, Sardiman alias Tgk Panyang, menyatakan bahwa masyarakat mengadu tentang rumah bantuan di beberapa komplek, seperti Dharma Caraka di Alue Pisang, Kuala Batee, Blangpidie, Manggeng, dan Babahrot, yang belum memiliki sertifikat kepemilikan. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian antara penerima rumah dan pemilik lahan di sejumlah lokasi.

Masalah Sistemik

• Kegagalan Pengawasan: Lemahnya pengawasan dan pendataan sejak awal program dijalankan.
• Ketidaksesuaian Data: Tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga jaminan hukum bagi penerima manfaat.
• Potensi Konflik Sosial: Jika dibiarkan, persoalan ini dapat memicu konflik sosial yang lebih besar.

Desakan DPRK

DPRK mendesak pemerintah untuk segera melakukan pendataan ulang total, dengan melibatkan aparat gampong hingga kecamatan. Mereka berharap Bupati Safaruddin dan Wakil Bupati Zaman Akli dapat menyelesaikan masalah ini dengan semangat arah baru Abdya maju.