Tokoh masyarakat Bener Meriah melalui aliansi Rakyat Genap Mupakat (RGM) mendatangi DPRK setempat untuk menyampaikan kritik terhadap kinerja Bupati Tagore Abubakar. Mereka menyoroti kurangnya transparansi anggaran dan penanganan pascabencana yang dinilai tidak terarah.

Dalam audiensi tersebut, RGM mempertanyakan realisasi visi dan misi kepala daerah, termasuk janji kampanye seperti pembagian lahan dua hektare per kepala keluarga. Mereka juga menyoroti perbedaan angka defisit anggaran daerah yang awalnya disebut sebesar Rp 65 miliar namun meningkat menjadi Rp 77 miliar.

Poin Kritik Utama

• Transparansi Anggaran: Kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran daerah.
• Penanganan Pascabencana: Mekanisme distribusi bantuan yang tidak jelas.
• Janji Kampanye: Belum terealisasinya pembagian lahan dua hektare per kepala keluarga.
• Defisit Anggaran: Kenaikan defisit anggaran dari Rp 65 miliar menjadi Rp 77 miliar.

RGM mendesak DPRK Bener Meriah untuk menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara maksimal. Mereka juga berencana terus mengawal persoalan ini dan menunggu hasil panitia khusus (pansus) DPRK yang tengah berjalan.